ARTIKEL

Pelajari bagaimana tindakan administrasi pemerintahan dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut UU Administrasi Pemerintahan. Pengantar Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat memiliki

Pahami pengertian diskresi menurut UU Administrasi Pemerintahan. Artikel ini membahas syarat, batasan hukum, dan ketentuan pasal yang mengatur penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah. Pengantar Dalam

Pelajari definisi dan bentuk penyalahgunaan wewenang menurut UU Administrasi Pemerintahan, serta akibat hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Pengantar Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat administrasi

Pahami perbedaan antara Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut UU Administrasi Pemerintahan. Pengantar Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan

Pelajari sanksi hukum yang dikenakan jika diskresi pejabat tata usaha negara (TUN) melanggar hukum menurut UU Administrasi Pemerintahan. Pengantar Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat tata usaha

Pelajari larangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam kondisi konflik kepentingan menurut UU Administrasi Pemerintahan. Pengantar Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan

Pelajari perbedaan antara izin, dispensasi, dan konsesi dalam hukum administrasi pemerintahan menurut UU No. 30 Tahun 2014. Pengantar Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, terdapat berbagai instrumen

Pelajari siapa saja yang berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengantar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan salah satu

Pelajari syarat pembatalan keputusan tata usaha negara (KTUN) dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika keputusan tersebut dibatalkan, sesuai dengan UU Administrasi Pemerintahan. Pengantar Keputusan

Pahami syarat-syarat batalnya keputusan atau tindakan tata usaha negara menurut UU Administrasi Pemerintahan. Pelajari dasar hukum, bunyi pasal, dan kriteria yang menyebabkan keputusan dinyatakan tidak